BAB II PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA LAINNYA

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki sejarah cukup panjang. Di mulai dari  masa pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, pasca Kemerdekaan, era Orde Baru, reformasi, hingga sekarang, mengalami berbagi perubahan kebijakan terhadap keluasan jumlah urusan dan kewenangan yang dimiliki. Topik inilah yang akan menjadi bagian topik pertama dalam bab ini. Sebagai bahan perbandingan dalam bab ini juga dikupas berbagai model penyelengaaran pemerintahan daerah di berbagai negara di belahan dunia lannya.  

Materi (3)

PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Sejarah perkembangan pemerintahan daerah atau pemerintahan lokal di Indonesia dapat dilihat dari massa pendudukan  pemerintah Belanda atau kolonialisme,  pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. 

Massa pemerintahan Hindia Belanda

q       Pembentukan pemerintahan daerah dianut dengan dua cara, yaitu:

1. daerah tidak langsung, yaitu darah yang tidak langsung diperintah oleh pemerintah hindia Belanda. Daerah-daerah ini berbentuk pemerintahan kerajaan/kesultanan yang sudah ada atau dikenal dengan istilah daerah swapraja; missal: Kesultanan Jogyakarta, Kasunanan surakarta, dan daerah kerajaan lainnya.

Untuk mengawasi penyelenggarakan pemerintahan daerah tidak langsung ini, pemerintahan Hindia Belanda dengan menempatkan pejabat pengawas seperti assisten residen atau controleur, resident, hingga gubenur.

 

2. daerah langsung, yaitu daerah yang langsung diperintah oleh pemerintah Hindia Belanda, dikenal dengan istilah pemerintahan pangreh praja (gewesten). Pemerintahan pangreh praja ini strukturnya berbeda antara yang ada di Jawa dengan yang di luar Jawa; 

JAWA	LUAR JAWA
Gubenur (propinsi)	Gubenur (propinsi)
Residen (karesidenan)	Residen (karesinenan)
Ass. Residen (resenschap/ setingkat Kabupaten untuk pemerintahan daerah tidak langsung)	Ass. Residen
Wedana (kawedanan/district)	Kontrolir/controleur
Camat (kecamatan/onderdistrict)	Demang (kademanangan)
Desa	Camat (kecamatan/onderdistrict)
	Marga/kuria/nagari

q       perbedaan antara struktur antara pemerintahan kolonial dengan pemerintah lokal yaitu;

a)       Pemerintahan kolonial; Gubenur Jenderal, Gubenur, Residen, Ass. Residen, Kontrolir, dan seterusnya yang kemudian dijabat oleh pribumi.

b)      Pemerintahan lokal; Kesultanan/Kasunanan, Bupati, Wedono, Ass. Wedono, dan seterusnya.

q       Satu hal yang sangat menonjol dalam massa pemerintahan colonial adalah kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada pusat pemerintahan, dan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertingkat. Hal ini yang kemudian diwarisi oleh pemerintahan Indonesia dengan variasi istilah dan kewenangan dari waktu ke waktu.

q       Peraturan perundangan yang mengatur tentang desentralisasi atau pemerintah lokal yang pernah dibuat pemerintah hindia Belanda adalah

o         Decentralisatiewet pada tahun 1903 (Staatsblaad No. 329 1903) yang memberi peluang diselenggarakannya satuan pemerintahan (gewest) yang mempunyai keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada sebuah “Raad” atau “dewan” di masing-masing daerah.

o         Decentralisatiewet kemudian diperkuat dengan Decentralisatiebesluit (stb. 137/1905) dan Locale Radenordonantie (stb. 181/1905) yang menjadi dasar terbentuknya Locale Ressort dan Locale Raad. Meskipun demikian pemerintahan daerah ini hampir tidak mempunyai kewenangan.

o         Pada tahun 1922 pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan sebuah UU baru yaitu wet op de Bestuurshervormin (stb. 216/1922) yang kemudian dibentuk provincie, regentschap, stadsgemeente, dan groepmeneenschap yang semuanya menggantikan locale resort. Pembentukan sejumlah daerah dilakukan dengan mengeluarkan ordonantie; seperti ordonantie provincie java-madura, provincie west java, dsb.

Pemerintahan Bala Tentara Jepang   

q       Konsekuensi terlibatnya Jepang dalam perang dunia II, membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kolonialisme di Negara-negara kawasan Asia khususnya Asia Timur. Pemerintah kolonial Inggris di Birma dan Malaya, Amerika serikat di Philipina, serta Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) semuanya ditaklukkan oleh Bala Tentara Jepang.

q       Meskipun relatif singkat kekuasaan Bala Tentara Jepang di Hindia Belanda, akan tetapi cukup membawa perubahan yang fundamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hindia Belanda dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan militer, yaitu: Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi dibawah kekuasaan militer angkatan darat, etrmasuk wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Sedang wilayah ketiga seperti sulawesi, Kalimantan, sunda Kecil, dan Maluku dikuasai oleh angkatan Laut.

q       Pihak penguasa militer Jawa mengeluarkan UU (Osamu sirei) No. 27 tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam OS tersebut jawa dibagi dalam beberapa Syuu (dikepalai oleh syuutyookan), kemudian syuu terbagi atas Ken (dikepalai oleh Kentyoo), Ken dibagi dalam Si (dikepalai oleh Sityoo). Sebagai catatan pada massa pemerinatahn Bala tentara Jepang ini propinsi dihapuskan. Disamping itu ada wilayah khusus yang setingkat dengan Syuu yaitu Tokubetu Si  (dikepalai oleh Tokubetu Sityoo).

q       Satuan wilayah terbagi dalam tingkatan;

Panglima Bala Tentara Jepang

Pejabat Militer Jepang

RESIDEN

BUPATI

WEDANA

ASISTEN WEDANA

LURAH/KEPALA DESA

RT/RW

Masa Kemerdekaan
UU No.1/1945

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Kedudukan Komite Nasional Daerah	23 Nov. 1945 s/d 10 juli 1948	Seluruh Indonesia	KDH dan Komite Nasional Daerah (KND) kmd berubah menjadi BPRD	bekas daerah karisidenan Kabupaten Kota	Badan eksekutif (5) & KDH KDH sebagai aparat pusat dan daerah	Berdasar UUD 1945 Otonomi lebih luas dari masa pejjhan

Masa UU No. 22/1948

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Pemerintah Daerah	10 Juli 1948 s/d 17 Jan 1957	Massa UUD’ 45 seluruh Indonesia Massa RIS hanya di negara bagian RI	DPRD dan DPD (Dewan Pemerintah Daerah)	Propinsi Kabupaten/ Kota Besar Desa /kota kecil	DPD kiketuai KDH menyelenggarakan pemerintahan sehari hari DPD bertanggung jawab ke DPRD KDH aparat pusat & Daerah	UU ini perwujudan demokrasi liberal Otonomi dan Med Bewind

Masa UU No. 44/1950

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Pemerintahan Daerah-daerah Ind. Timur	15 Juni 1950 s/d 17 Agustus 1950	Di negara Indonesia tmur (13 daerah)	DPRD dan DPD	Daerah Daerah bagian Daerah anak bagian	Sama dengan UU No. 22/1948	Berdasar KOnsitusi RIS

Masa UU No. 1/1957

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Popok-pokok Pemerintahan daerah	17 Januari 1957 s/d 1 september 1965	Seluruh wilayah Indonesia	DPRD dan DPD	q       Daerah Swatantra TK I q       Daerah Swatantra Tk. II q       Daerah Swatantra TK III	DPD sbg eks. Diketuai KDH. Angota DPD dipilih dan dari anggota DPRD. KDH diangkat & diberhentikan DPRD. KDH sbg aparat daerah	Berdasar UUDS Otonomi seluas-luasnya

Masa Penetapan Presiden No. 6/1959

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Pemerintah Daerah		Kembali ke UUD 1945	DPRD GR dan KDH	idem	KDH sbg eks KDH juga ketua DPRD GR KDH sebagai aparat pusat dan daerah	Perwujudan demokrasi terpimpim Ada PP. No. 5/1960 ttg DRD GR

Masa UU No. 18/1965

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	1 sept. 1965 s/d 23 juli 1974	Seluruh wilayah Indonesia	DPRD dan KDH	Propinsi &/ Kotaraya Kabupaten &/Kotamadya sbg Dati II Kecamatan &/ Kotapraja sbg Dati III	KDH sbg eks. KDH sbg apar pusat dan daerah Dibentuk Sek. Daerah sbg penyelenggara adm. Tugas pemda	Berdasar UUD 1945 Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan sbg istilah otonomi

Masa UU No. 5/1974

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah	23 Juli 1974 s/d 7 Mei 1999	Seluruh Indonesia	DPRD dan KDH	Propinsi &/ Kotara, DKI Jakarta Kabupaten &/ Kotamadaya Dati II	KDH sbg eks. KDH apar pusat dan DPRD Pengangkatan KDH hak prerogratif presiden atas usulan DPRD	Otonomi nyata dan bertanggung jawab

MASA UU NO 22/1999

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Pemerintahan di Daerah	Era reformasi pasca tumbangnya ORBA	Seluruh Indonesia	DPRD dan KDH	Propinsi &/  DKI Jakarta Kabupaten &/ Kota	KDH sbg eks. KDH aparat daerah, dipilih dan bertanggung jawab pada DPRD KDH dilantik oleh Presiden	Otonomi luas

MASA UU NO 32/2004

Nama	Massa  berlaku	Wilayah berlaku	Unsur pemda	Pembagian daerah	Penyelenggaraan pemda	Ket.
Pemerintahan di Daerah		Seluruh Indonesia	DPRD dan KDH	Propinsi &/  DKI Jakarta Kabupaten &/ Kota	KDH sbg eks. KDH aparat daerah, dipilih dan bertanggung jawab pada DPRD KDH dilantik oleh Presiden	Otonomi luas

Bahan bacaan:

1.        C. Bryant & L.G. White, Manajemen Pembangunan untuk Negara Sedang Berkembang, Jakarta: LP3ES, 1990

2.        Kartiko Purnomo, Administrasi Pemerintahan Daerah II, Jakarta: Modul UT, 1995

3.        Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI,  Jakarta: Raja Grafino Persada, 2001

4.        Sarundajang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001

5.        Analiis CSIS, Otonomi Daerah Penyelesaian atau Masalah, No. 1 tahun XXIX/2000

6.        Syaukani, Afan Gafar, dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2002

Peraturan Perundangan

7.        UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, dan UU No. 25/1999

8.        PP No. 25/2000, PP No. 84/2000, PP No. 104/2000, PP No. 105/2000, PP No. 106/2000, PP No. 107/2000 dan PP No. 108/2000