SULAWESI SELATAN
Gubernur : Syahrul Yasin Limpo
A. Struktur pemerintahan
· Gubernur
· Wakil Gubernur
· Sekretaris Daerah
· Asisten
o Asisten Pemerintahan
o Asisten Perekonomian dan Pembangunan
o Asisten Kesejahteraan Sosial
o Asisten Administrasi Umum dan Aset
· Staf Ahli Gubernur
o PemberdayaanMasyarakatdanPenanggulanganKemiskinan
o Bid. Ekonomi, SDA, dan Keuangan
o Bid. Pertanahan dan Asset
o Bid. Hukum dan Pemerintahan
o Bid. Kesehatan dan Pendidikan
B. Dinas daerah
· Dinas Kelautan dan Perikanan
· Dinas Kesehatan
· Dinas Pemuda dan Olahraga
· Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
· Dinas Kesejahteraan dan Sosial
· Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
· Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
· Dinas Kehutanan
· Dinas Perhubungan
· Dinas Perindustrian dan Perdagangan
· Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah
· Dinas Pendapatan
· Dinas Pertanian
· Dinas Perkebunan
· Dinas Pertambangan dan Energi
· Dinas Bina Marga
· Dinas Penataan Ruang dan Permukiman
· Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
· Dinas Komunikasi dan Informatika
C. Badan-badan
· Badan Penelitian dan Pengembangan
· Badan Lingkungan Hidup
· Inspektorat
· Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
· Badan Pendidikan dan Pelatihan
· Badan Penanaman Modal dan Promosi
· Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
· Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
· Badan Ketahanan Pangan
· Badan Kepegawaian Daerah
· Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
· Satuan Polisi Pamong Praja
· Rumah Sakit Jiwa Daerah
· Kantor Penghubung
D. Sekretariat dewan dan daerah
· Sekretariat DPRD Sulsel
· Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
· Biro Organisasi
· Biro Pemerintahan Umum
· Biro Administrasi Pembangunan
· Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial
· Biro Perekonomian
· Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB
· Biro Umum
· Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset
· Biro Keuangan
· Biro Hukum
E. Kehidupan sosial budaya
Banyak etnis dan bahasa daerah digunakan masyarakat Sulawesi Selatan, namun etnis paling dominan sekaligus bahasa paling umum digunakan adalah Makassar, Bugis dan Toraja. Falsafah hidup “Aja Muamelo Ribetta Makkala’ Ricappa’na Letengnge”, yang berarti masy. Menanti pemimpin pemerintahan yang bertindak cekatan, bereaksi cepat mendahului orang lain, penuh keberanian meskipun menghadapi tantangan berat.
Bahasa yang umum digunakan adalah Bugis, Makassar, Luwu, Toraja, Mandar, Duri, Konjo, dan Pattae. Mayoritas beragama Islam, kecuali di Kab. Tana Toraja dan sebagian wilayah lainnya beragama Kristen
Suku-suku yang terdapat di Sulawesi Selatan ;
1. Suku Bentong
2. Suku Bugis
3. Suku Campalagian
4. Suku Duri
5. Suku Enrekang
6. Suku Konjo Pegunungan
7. Suku Konjo Pesisir
8. Suku Luwu
9. Suku Maiwa
10. Suku Makasar
11. Suku Mamuju
12. Suku Mandar
13. Suku Toala'/Pannei
14. Suku Ulumanda
F. Pendidikan
Gambaran kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang akan ditampilkan pada tingkat pendidikan ini berupa kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi pendidikan, persentase jenjang pendidikan yang ditamatkan, rasio penduduk yang putus sekolah. Infrastruktur pendidikan berupa bangunan sekolah, mulai dari SD, SLTP, SLTA, dan PT.
Berdasarkan BPS Tahun 2006, terlihat bahwa program pendidikan dasar menjadi sasaran utama pembangunan pendidikan di Sulawesi Selatan yang bisa dilihat dari banyak jumlah bangunan Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Hingga tahun 2005 tercatat jumlah SD sebanyak 6.253 bangunan, SLTP sebanyak 950 bangunan, dan SLTA sejumlah 367 bangunan. Sementara bangunan Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) lebih banyak berlokasi di Kota Makassar yaitu sekitar 60 buah.
G. Sektor perekonomian
PDRB adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah krn menggambarkan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun diwilayah tersebut. Jika melihat angka PDRB Provinsi Sulsel atas dasar harga berlaku dalam 2004-2005, terjadi kenaikan yaitu pada tahun 2005 PDRB Sulsel mencapai 52.427.240 milyar rupiah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 2010 mendatang menaikkan upah minimum Provinsi (UMP) minimal Rp1 juta. Dengan kenaikan tersebut, maka UMP di Sulsel naik sekitar 10,5% dari yang sebelumnya hanya Rp905.000. Kenaikan tersebut sudah tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Sulsel No 3988/2009 tertanggal 11 Desember 2009.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, jumlah angkatan kerja di Sulsel pada tahun 2005 mencapai 3 juta orang lebih. Angka tersebut merupakan jumlah angkatan kerja yang diperoleh dari 23 kabupaten/kota.
Sedangkan pada angkatan pencari kerja, berdasar data BPS Sulsel menyebutkan angka pencari kerja di Propinsi Sulsel mencapai 551.614 orang. Kota Makassar masih tercatat sebagai daerah yang paling tinggi angka pencari kerjanya, yakni mencapai 91.537 orang, sedangkan daerah yang paling sedikit angka pencari kerjanya adalah Kabupaten Enrekang yang hanya 5.820 orang.
H. Potensi alam dan pariwisata
POTENSI ALAM
• Pertanian : Sulawesi Selatan sbg salah satu lumbung beras nasional. Setiap tahunnya menghasilkan 2 juta lebih ton beras.
• Perkebunan : Adalah sektor andalan dg berbagai jenis komoditas antara lain kelapa sawit, kelapa hibrida, kakao, kopi, lada, vanili, tebu, karet, dll.
• Perikanan : Potensi sektor perikanannya sebanyak 300 ribu lebih ton ikan, antara lain seperti ikan tuna, ikan kerapu, ikan kakap. Selain itu produk lainnya yaitu budidaya rumput laut.
• Pertambangan : Salah satu pendorong tingginya PDRB Sulsel yaitu pd sektor pertambangan. Produksinya mencakup emas, mangan, besi, granit sbg produk unggulannya.
Begitu banyak tempat menarik yang dijadikan obyek wisata di provinsi Sulawesi Selatan ini. Diantaranya pantai losari, air terjun bantimurung, goa mimpi, trans corp. dsb. Obyek-obyek wisata ini berkontribusi selain pada sektor pemasukan provinsi aitu pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan yang berjasa mengelola dan memeliharakekayaan alam dan budaya lokal setempat.
Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan :
| No. | Kabupaten / Kota | Ibu Kota |
| 1. | Bantaeng | |
| 2. | Barru | |
| 3. | Watampone | |
| 4. | Bulukumba | |
| 5. | Enrekang | |
| 6. | Sunggu Minasa | |
| 7. | Jeneponto | |
| 8. | Benteng | |
| 9. | Palopo | |
| 10. | Malili | |
| 11. | Masamba | |
| 12. | Maros | |
| 13. | Pangkajene | |
| 14. | Pinrang | |
| 15. | Sidenreng | |
| 16. | Sinjai | |
| 17. | Watan Soppeng | |
| 18. | Takalar | |
| 19. | Makale | |
| 20. | Rantepao | |
| 21. | Sengkang | |
| 22. | - | |
| 23. | - | |
| 24. | - |
1. Kabupaten Bantaeng
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha, yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 desa. Jumlah penduduk mencapai 170.057 jiwa (sumber data BPS Bantaeng 2008). Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut.
Karena sebagian besar penduduknya petani, maka wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Masuk dalam pengembangan Karaeng Lompo sebab memang jenis tanaman sayur-sayurannya sudah berkembang pesat selama ini. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura yang paling menonjol. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kentang mencapai 4.847 ton (2006). Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kool 1.642 ton, wortel 325 ton, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Perkembangan produksi perkebunan, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti.
Sektor industri menjadi pilihan kedua untuk dikembangkan di Kabupaten Bantaeng yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengembangan sektor industri sangat berpeluang dimasa mendatang, namun membutuhkan investor yang sangat kuat. Dengan perkembangan sektor industri, dampaknya sangat positif, sebab disamping meningkatkan pendapatan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Industri-industri yang berkembang antara lain adalah industri pembersih biji kemiri, pembuatan gula merah, pertenunan godongan, pembuatan perabot rumah tangga dari kayu, anyaman bambu atau daun lontar, dan lain-lain.
Pariwisata Sektor lain yang perlu diperhitungkan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Bantaeng memiliki peninggalan sejarah yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata. Terbukti direnovasinya berbagai objek wisata alam menjadi tempat menarik, sepeti permandian alam Bissappu. Juga dipeliharanya peningalan-peninggalan sejarah seperti Balla Tujua yang merupakan kebanggaan masyarakat setempat.
• Dinas yang terdapat di Kab. Bantaeng :
1. Dinas Koperasi, dan PM
2. Dinas P & K
3. Dinas PU & Kimpraswil
4. Dinas Pertanian TP.Perkebunan
5. Dinas Peng. Keu. Daerah
6. Dinas Pet, Per & Kelautan
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Pertanahan Bantaeng
9. Dinas Perhub. & Pariwisata
10. Dinas KB, Kependudukan dan Cap
• Badan yang terdapat di Kab. Bantaeng :
1. Badan Peng. & Pemeriksa Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Diklat
3. Bappeda
• Kantor yang terdapat di Kab. Bantaeng :
1. Kantor Deperindag
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
3. Kantor Kesat. Bangsa & Linmas
4. Kantor Tata ruang & Penga. Ban
5. kantor Penerangan & PDE
6. Kantor RSU Prof. Dr. dr. H. An
2. Kabupaten Barru
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 km² dan berpenduduk sebanyak ±150.000 jiwa. Kepadatan 135,55 jiwa/km². Pembagian administratif dengan 7 kecamatan dan 40 desa serta 14 kelurahan.
• Bupati : ANDI MUHAMMAD RUM
• Dinas-dinas :
1. Perhubungan
2. Pertambangan
3. Pendidikan
4. Kehutanan
5. Pendapatan daerah
6. Kesbang dan politik
7. Kominfo dan pariwisata
• Badan-badan :
1. Bawasda
2. Pemberdayaan masy
3. Kepegawaian
4. Kependudukan cs dan kb
5. Perencanaan daerah
• Kantor-kantor :
1. Peng dampak lingk
2. Arsip, perpustakaan,aset
3. Tata ruang
4. Ketahanan pangan
5. Koperasi
6. Perindustrian
3. Kabupaten Bone
Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia, yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km²
Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% -99% dengan tempratur berkisar 26 °C – 34 °C.
Pada wilayah Kabupatan Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sebagai yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai Walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo.
Bupati : H.A.M Idris Galigo, SH
Dinas-dinas ;
1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Dinas Peternakan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Perindustrian dan Perdangan
9. Dinas Pemuda dan Olahraga
10. Dinas Koperasi dan UMKM
11. Dinas Pendapatan Daerah
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15. Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
18. Dinas Kesejahteraan Sosial
19. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Badan – Badan :
1. Bappeda dan Statistik
2. Badan Kepegawaian, Diklat Daerah (BKDD)
3. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
4. Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
5. Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE
6. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat
8. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP)
9. Inspektorat Daerah
Kantor terdiri dari :
1. Kantor Pemadam Kebakaran
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kantor Penelitian dan Pengembangan
4. Kantor Promosi dan Penanaman Modal
5. Kantor Pengelola Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman
6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kantor Ketahanan Pangan
8. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 desa.
Bupati : Azikin Solthan
Daftar Dinas di Kabupaten Bulukumba :
1. Dinas Kebudayaan dan pariwisata
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum
4. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan( Dishutbun )
6. Dinas Sosial
7. Dinas DPRD
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Pertanian dan Perkebunan
10. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Dinas Perdagangan
13. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Daftar Kantor di Kabupaten Bulukumba:
1. Kantor Kementrian Agama
2. Kantor KPU
3. Kantor Pos
4. Kantor Kepolisian Resort Bulukumba
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
6. Kantor KPUD
7. Kantor Pengadilan Negeri
8. Kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri
Daftar Badan di Kabupaten Bulukumba:
1. Badan Anggaran DPRD ( Banggar )
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Diklat Daerah ( BKDD )
4. Badan Informasi Pemkab
5. Badan Pengawas Daerah
6. Badan Musyawarah DPRD
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD )
8. Badan Pusat Statistik
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Kabupaten Enrekang
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ±190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu'), berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang, secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu'. 3 bahasa tersebut adalah Bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio, dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana, dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu'. Sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.
• Bupati : Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG
• Dinas-dinas :
1. DINAS PERHUBUNGAN,
2. DINAS INFOKOM,
3. DINAS KEBUDAYAAN & PERIWISATA
4. DINAS KESEHATAN
5. DINAS PEMUDA & OLAHRAGA
6. DINAS PEKERJAAN UMUM
7. DINAS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
8. DINAS KEHUTANAN
9. DINAS PERTANIAN
10. DINAS PERIND. & PEREKO. RAKYAT
11. DINAS PERTAMBANGAN
• Badan-badan ;
1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2. B A P P E D A
3. B P K D
4. B K K B D
5. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAHAN DESA
6. BADAN PERTANAHAN
• Kantor-kantor ;
1. KANTOR KESBANG, LINMAS & POL PP
2. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & PDE
3. KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4. KANTOR KETAHANAN PANGAN
5. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN & PERTAMANAN
6. Kabupaten Gowa
Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,3 kilometer persegi ini memiliki enam gunung dengan yang tertinggi Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jenebarang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.
Potensi Kabupaten Gowa yang sesungguhnya adalah sektor pertanian. Pekerjaan utama penduduk kabupaten yang pada tahun 2000 lalu berpendapatan perkapita Rp 2,09 juta ini adalah bercocok tanam, dengan subsektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 45 persen atau senilai Rp 515,2 milyar. Lahan persawahan yang tidak sampai 20 persen (3,640 hektar) dari total lahan kabupaten, mampu memberikan hasil yang memadai. Dari berbagai produksi tanaman pertanian seperti padi dan palawija, tanaman hortikultura menjadi primadona.
Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti Parangloe, Bungaya, dan terutama Tinggimoncong merupakan sentra penghasil sayur-mayur. Sayuran yang paling banyak dibudidayakan adalah kentang, kubis, sawi, bawang daun, dan buncis. Per tahunnya hasil panen sayur-sayuran melebihi 5.000 ton. Sayuran dari Kabupaten Gowa mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Maluku melalui Pelabuhan Pare-pare dan Pelabuhan Mamuju.
Selain bertani sayur yang memiliki masa tanam pendek, petani Gowa juga banyak yang bertani tanaman umur panjang. Salah satunya adalah tanaman markisa (Fassifora sp). Sayangnya, markisa yang rasa buahnya manis asam dan mampu menggerakkan industri kecil makanan dan minuman ini kini mulai kurang diminati petani. Menanam markisa memang tidak mudah. Kecuali karena masa tanamnya panjang, markisa memerlukan perawatan khusus, seperti tinggi permukaan tanah, pupuk, dan obat-obatan yang cukup mahal. Selain itu, harga markisa juga tidak stabil dan cenderung terus menurun.
• Bupati : H. Ichsan Yasin Limpo, SH
• Badan-badan ;
1. BAPPEDA
2. BKKB dan PKS
3. BAKESBANG
4. BADAN PENGAWASAN DAERAH
5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
• Dinas-dinas ;
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Prasarana wilayah
4. Pengelolaan SDA
5. Tata ruang dan pemukiman
6. Perhubungan
7. Sosial
8. Tenaga kerja, kependudukan dan trans
9. Pendapatan daerah
10. Koperasi
11. Pertanian
12. Perkebunan
13. Peternakan
14. Kehutanan
15. Pertambangan dan energi
16. Pariwisata
17. Perindag
18. Pasar
19. Perikanan dan kelautan
7. Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km2 dan berpenduduk sebanyak 330.735 jiwa, kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 s/d 1400 m, bagian tengah 100 s/d 500 m dan pada bagian selatan 0 s/d 150 m diatas permukaan laut.
• Bupati : Drs. H. Radjamilo, MP
Dengan bergulirnya Otonomi Daerah sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 telah menetapkan sebanyak 2 (dua) Sekertariat yaitu Sekertariat Daerah dan Sekertariat yaitu Sekertariat DPRD, 4 (empat) badan, 7 (tujuh) Dinas dan 5 (lima) Kantor yang didukung dengan 4.401 orang PNS termasuk Tenaga Guru dan Medis.
• Dinas-dinas ;
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perhubungan
4. Sosial
5. Pertanian
6. Pariwisata
7. Perindag
• Badan-badan ;
1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2. B A P P E D A
3. B P K D
4. B K K B D
• Kantor-kantor ;
1. Peng dampak lingk
2. Arsip, perpustakaan,aset
3. Tata ruang
4. Ketahanan pangan
5. Koperasi
8. Kabupaten Kepulauan Selayar
Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu Kabupaten Selayar) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 903,35 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar merukapan suaru kabupaten yang mempumyai beberapa kecamatan yang dipisahkan oleh lautan.
Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di antara 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan, yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan lebih dari itu wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga merupakan wilayah kepulauan.
Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan. Luas wilayah Kabupaten Selayar tercatat 1.188,28 km persegi, wilayah daratan (5,23%) dan 21.138,41 km² (94,68%) wilayah lautan, yang diukur 4 (empat) mil keluar pada saat air surut terhadap pulau-pulau terluar.
Berdasarkan letak, Kepulauan Selayar merupakan kepulauan yang terletak di antara jalur alternatip perdagangan internasional, yang menjadikan Selayar secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional melayani negara-negara di kawasan Asia.
• Bupati : Syahrir Wahab
• Dinas-dinas ;
4. Dinas sosial dan perlindungan masyarakat
5. Dinas perhubungan
• Kantor-kantor ;
• Badan-badan ;
9. Kabupaten Luwu
Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopa selaku perintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.098,97 km², sebelum Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.
Pemekaran kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan kabupaten Luwu Utara dan kota otonom Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003.
Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.
• Bupati : H.A.Mudzakkar
• Dinas-dinas ;
1. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4. DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA PETERNAKAN
5. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
6. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
7. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
8. DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
9. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
10. DINAS BINA MARGA
11. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
12. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
13. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14. DINAS SOSIAL
15. DINAS KESEHATAN
16. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
• Badan-badan ;
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4. Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
10. Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur, yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2. Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada.
• Bupati : Andi Hatta Marakarma
• Dinas-dinas ;
1. Dikbudparmudora
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Kelautan
5. Kesehatan
6. Koperindag
7. PU dan PR
8. ESDM
9. Perhubungan
10. Nakertransos
11. DPPKAD
12. Capilduk
• Badan-badan ;
1. BAPPEDA
2. BKPPD
3. BPMPD
4. BKBKS
5. BAPEDALDA
6. Arsip daerah
7. Ketahanan pangan
• Kantor-kantor ;
1. Kesbang
2. Perizinan terpadu
11. Kabupaten Luwu Utara
Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km2 dengan jumlah penduduk 442.472 Jiwa. Dengan terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 7.502,58 km2.
Secara administrasi terdiri 11 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa (2003). (50.022 KK) yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian sebagai petani
Bupati : Drs. H. Arifin Junaedi, MM
Daftar Dinas di Kabupaten Luwu Utara :
1. Dinas Pertanian
2. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Korda
6. Dinas Kelola Keuangan Daerah
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Duk Capil )
8. Dinas Kominfo Budpar
9. Dinas pekerjaan Umum
Daftar Kantor di Kabupaten Luwu utara :
1. Kantor Latihan Kerja ( KLK )
2. Kantor Lingkungan Hidup
3. Kantor Perpus dan Arsip Daerah
4. Kantor RSUD A. Djemma
Daftar Badan di Kabupaten Luwu Utara :
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Badan BKDD
3. Badan Ketahanan Pangan
4. Badan Kesatuan Bangsa
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat
6. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
12. Kabupaten Maros
Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Maros. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa.
Bupati : H.M Hatta Rahman
Daftar Dinas di Kabupaten Maros :
1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pekerjaan Umum
3. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4. Dinas Pariwisata
5. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan ( PKP )
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
9. Dinas Pertanaian
Daftar Kantor di Kabupaten Maros :
1. Kantor Panwas
2. Kantor Suaka Peninggalan Sejarah
3. Kantor Balitseral
4. Kantor Urusan Haji
5. Kantor Satuan Polisi pamong Praja
Daftar Badan di Kabupaten Maros :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
2. Badan Lingkungan Hidup
3. Badan Pertanahan Nasional
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
5. Badan Penanggulangan Bencana daerah ( BPBD )
6. Badan Kesbang dan Linmas
7. Badan Peradilan Agama
8. Badan Pusat Statistik
9. Badan Kepegawaian Daerah
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km². Tetapi setelah diadakan analisa bersama Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 Km2 dengan luas wilayah daratan 898,29 Km2 dan wilayah laut 11.464,44 Km2.
Kabupaten Pangkep berpenduduk sebanyak ±250.000 jiwa.
Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membela kota Pangkep. Pangka berarti cabang dan Je'ne berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membela kota pangkep yang membentuk cabang.
Bupati : H. Syamsuddin Hamid, SE
Daftar Dinas di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan :
1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Dinas Pendidikan Olahraga & Pemuda
3. Dinas Perindag Koperasi dan Penanaman Modal
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Dinas Pertambangan dan Tenaga Kerja
9. Dinas Pariwisata
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Dinas Perhubungan
Daftar Kantor di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan :
1. Kantor UTD Pasar Pangkajene
2. Kantor Perijinan
Daftar Badan di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan :
1. Badan Perencana Pembangunan
2. Badan Kepegawaian Negara
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Badan Pusat Statistik
14. Kabupaten Pinrang
Sebagaimana diketahui bahwa ketika jepang masuk di pinrang sekitar tahun 1943 sistem Pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap yang terdiri dari 4 (Empat) swapraja, masing - masing Swapraja Sawitto, Swapraja Batu Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja Suppa. Ketika Pinrang menjadi onder-afdeling di bawah afdeling Parepare Sementara afdeling Parepare adalah salah satu afdeling dari tujuh afdeling yang ada di propinsi Sulawesi.
Dengan ditetapkannya PP Nomor 34/1952 tentang perubahan daerah Sulawesi selatan,pembagian wilayahnya menjadi menjadi daerah swatantra. Pertimbangan diundangkannya PP tersebutadalah untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Daerah swantantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Timur besar (GROTE GOSTE) tanggal 24 juni 1940 nomor 21, kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi nomor 618/1951.Perubahan adalah kata afdeling dirubah menjadi daerah swatantra dan onder afdeling menjadi kewedaan. Dengan perubahan tersebut maka onder afdeling pinrang berubah menjadi kewedanaan pinrang yang membawahi empat swapraja dan distrik.dengan status demikian inilah pemerintahan senantiasa mengalami pasang surut ditengah-tengah pasang surutnya keadaan pemerintahan, upaya memperbaiki struktur dan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi,disamping memenuhi kebahagiaan dan keinginan rakyat. Maka pada tahun 1959 keluarlah satu undang-undang yang dikenal dengan undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK.II di Sulawesi yang praktis. Membentuk Daerah Tingkat II Pinrang pula.namun hal ini belum dapat dijadikan sebagai patokan lahirnya Kabupaten Daerah TK.II Pinrang.Berhubung unsur Pemerintahannya yang merupakan organ atau bagian yang belum ada.
Setelah keluarnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 tanggal 28 januari 1960 yang menunjuk H.A.MAKKOELAOE menjadi Kepala DaerahTK.II Pinrang. Karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. kemudian dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda khususnya KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan kedalam suatu PERDA tersendiri.
Bupati : H. A Aslam Patonangi, SH. M. Si
Daftar Dinas di Kabupaten Pinrang :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas social, Kebudayaan dan Pariwisata
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Dinas Kelautan dan Perikanan
7. Dinas Pertanian dan peternakan
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Dinas perhubungan dan Infokom
13. Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral
Daftar Kantor di Kabupaten Pinrang :
1. Kantor Ketahanan Pangan
2. Kantor Perpustakaan dan Arsip
3. Kantor Satuan Polisi pamong Praja
4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Daftar Badan di Kabupaten Pirang :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
2. Badan Kepegawaian Pemerintah
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
5. Badan Lingkungan Hidup
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa
15. Kabupaten Sidenreng Rappang
Kabupaten Sidenreng Rappang disingkat dengan nama Sidrap adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene Sidenreng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Penduduk asli daerah ini adalah suku Bugis yang ta'at beribadah dan memegang teguh tradisi saling menghormati dan tolong menolong. Dimana-mana dapat dengan mudah ditemui bangunan masjid yang besar dan permanen.
Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m – 1500 m dari permukaan laut. Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km2 (37.85%).
Selain penghasil utama beras di Indonesia Bagian Timur, daerah ini juga merupakan penghasil utama telur ayam dan telur itik di luar Pulau Jawa. Komoditas pertanian lainnya adalah kakao, kopra, mete dan kemiri.
Bupati : H. Rusdi Masse
Daftar Dinas di Kabupaten Sidenreng Rappanga :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Keuangan
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
5. Dinas Peternakan dan Perikanan
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
7. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan ( Disporabudpar )
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Permukiman Dan Prasarana Daerah ( Kimprasda )
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Penanaman Modal
Daftar Kantor di Kabupaten Sidenreng Rappanga :
1. Kantor Pos
2. Kantor Kejaksaan Negeri
3. Kantor Kementerian Agama
4. Kantor Pengembangan Air Minum
5. Kantor PKK
6. Kantor KPUD
7. Kantor Pertanahan
8. Kantor Perpajakan
9. Kantor Panwaslu
Daftar Badan di Kabupaten Sidenreng Rappanga :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat
4. Badan Lingkungan Hidup
5. Badan Pusat Statistik
6. Badan Pertanahan Nasional
7. Badan Diklat dan Pengembangan SDMA
8. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
16. Kabupaten Sinjai
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sinjai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 819,96 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa.
Pertanian yang menonjol dari kabupaten Sinjai adalah lada dan coklat. Lada tumbuh hampir di semua kecamatan kecuali di kecamatan Pulau Sembilan. Luas area tanamnya mencapai 3.249 hektar dengan jumlah produksi 2.380 per tahun. Sedangkan coklat atau kakao tumbuh hampir di semua kecamatan dengan luas area tanam 4.178 hektar dan hasil panen per tahun mencapai 2.129 ton. Sinjau mengkespor coklat-coklat ini ke Eropa.[1]
Sinjai secara geografis terdiri atas dataran rendah di kecamatan sinjai utara, tellulimpoe, dan sinjai timur. Selanjutnya daerah pedataran tinggi dimulai dari sinjai barat, Sinjai Tengah, sinjai Selatan, Dan Sinjai Borong. Sedangkan kecamatan terunik adalah kecamatan pulau sembilan berupa hamparan 9 pulau yang berderet sampai mendekati Pulau Buton.
• Bupati : Andi Riyanto Abapa, SH
• Dinas-dinas ;
1. Dinas Perhubungan
2. Dinas Peternakan
3. Dinas Perikanan dan Kelautan
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan
6. Dinas Pemungkiman dan Tata Ruang
7. Dinas Prasarana Daerah
8. Dinas Pendapatan Daerah
9. Dinas Pendidikan
• Badan-badan ;
1. Badan KB dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Badan Pengawasan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
• Kantor-kantor ;
1. Kantor Arsip dan Perpustakaan
2. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
3. Kantor Sosial dan Tenaga Kerja
4. Kantor Kependudukan dan Capil
5. Kantor Kesbang dan Linmas
6. Kantor Pedaltam
7. Kantor Koperasi dan UKM
17. Kabupaten Soppeng
Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae, yang terdiri dari daratan dan perbukitan, dengan luas daratan ± 700 km2 serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut.
Luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km2 dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng adalah kota Watansoppeng yang berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut.
Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe
Kabupaten soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas alami yang bernama "LEJJA", Kolam permandian mata air"OMPO", dan permandian alam "CITTA". Lejja berjarak ± 40 Kilometer dari pusat kota. terletak di desa Batu-batu Kecamatan Marioriawa.
• Bupati : Drs. H. ANDI SOETOMO, M.Si
• Dinas-dinas ;
1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Transduknaker
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Dinas Koperindag
8. Dinas T.Pangan dan Holtikultura
9. Dinas PSDA,Pertambangan dan Energi
10. Dinas Sosial
11. Dinas Peternakan dan Perikanan
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
• Badan-badan ;
1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
• Kantor-kantor ;
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
2. Kantor Perpustakaan
3. Kantor Lingkungan Hidup
4. Kantor Pengelolaan RSUD Ajjappangnge
5. Kantor UPT DLLAJ
6. Kantor BPS
7. Kantor Pengadilan Agama
8. Kantor Departemen Agama
9. Kantor Rutan
10. Kantor Pos dan Giro
11. Kantor Polisi Pamong Praja
12. Kantor Dolog
13. Kantor BPN
14. Kantor PLN Ranting Soppeng
18. Kabupaten Takalar
Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Kota Takalar yang terdiri dari delapan kecamatan yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Mappakasunggu,Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan berpenduduk sebanyak ±250.000 jiwa.
• Bupati : H. Ibrahim Rewa, MM
• Dinas-dinas ;
1. :: KELAUTAN & PERIKANAN
2. :: KESEHATAN
3. :: KOPERASI
4. :: PEKERJAAN UMUM
5. :: DIKPORA
6. :: DPKD
7. :: PERHUBUNGAN KOMINFO
8. :: DISPERINDAG
9. :: PERTANIAN
10. :: DINAS SOSIAL
11. :: DISNAKERTRANS
• Badan-badan ;
1. :: INSPEKTORAT
2. :: BKBPP
3. :: BKD
4. :: KESBANG LINMAS
5. :: BKPPP
6. :: BAPPEDA
7. :: BPMPD
8. :: RSUD
• Kantor-kantor ;
1. KPLHPMD
2. KPT
3. PERPUSTAKAAN
4. SATPOL PP
19. Kabupaten Tana Toraja
Kabupaten Tana Toraja adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini adalah Makale. Sebelum pemekaran, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.990 km² dan berpenduduk sebanyak 248.607 jiwa (2007).
Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya Nias. Daerah ini merupakan salah satu obyek wisata di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, bagian utara wilayah kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara.
Kebanyakan masyarakat Toraja hidup sebagai petani.Komoditi andalan dari daerah Toraja adalah sayur-sayuran,kopi, cengkeh, cokelat, dan vanili.
Obyek wisata ; Tana Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata Indonesia, dihuni oleh Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya Nias. Daerah ini merupakan salah satu obyek wisata di Sulawesi Selatan.
Pallawa Tongkonan Pallawa adalah salah satu tongkonan atau rumah adat yang sangat menarik dan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Terletak sekitar 12 Km ke arah utara dari Rantepao.
Londa Londa adalah bebatuan curam di sisi makam khas Tana Toraja. Salah satunya terletak di tempat yang tinggi dari bukit dengan gua yang dalam dimana peti-peti mayat diatur sesuai dengan garis keluarga, di satu sisi bukit lainya dibiarkan terbuka menghadap pemandangan hamparan hijau. Terletak sekitar 5 Km ke arah selatan dari Rantepao.
Ke’te Kesu Obyek yang mempesona di desa ini berupa Tongkonan, lumbung padi dan bangunan megalith di sekitarnya. Sekitar 100 meter di belakang perkampungan ini terdapat situs pekuburan tebing dengan kuburan bergantung dan tau-tau dalam bangunan batu yang diberi pagar. Tau-tau ini memperlihatkan penampilan pemiliknya sehari-hari. Perkampungan ini juga dikenal dengan keahlian seni ukir yang dimiliki oleh penduduknya dan sekaligus sebagai tempat yang bagus untuk berbelanja souvenir. Terletak sekitar 4 Km dari tenggara Rantepao.
Batu Tumonga Di kawasan ini anda dapat menemukan sekitar 56 batu menhir dalam satu lingkaran dengan 4 pohon di bagian tengah. Kebanyakan batu menhir memiliki ketinggian sekitar 2 – 3 meter. Dari tempat ini anda dapat melihat keindahan Rantepao dan lembah sekitarnya. Terletak di daerah Sesean dengan ketinggian 1300 Meter dari permukaan laut.
Lemo Tempat ini sering disebut sebagai rumah para arwah. Di pemakaman Lemo anda dapat melihat mayat yanng disimpan di udara terbuka, di tengah bebatuan yang curam. Kompleks pemakaman ini merupakan perpaduan antara kematian, seni dan ritual. Pada waktu-waktu tertentu pakaian dari mayat-mayat akan diganti dengan melalui upacara Ma' Nene.
Bupati : Theofilus Allorerung
Daftar Dinas di Kabupaten Tana Toraja :
1. Dinas Informasi Komunikasi & Pariwisata Daerah
2. Dinas Kesehatan Daerah
3. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja
4. Dinas Koperasi dan UKM Daerah
5. Dinas Lingkungan Hidup Daerah
6. Dinas Pekerjaan Umum Daerah
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KB Daerah
8. Dinas Pendapatan Daerah
9. Dinas Pendidikan Daerah
10. Dinas Perhubungan Daerah
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
12. Dinas Pertanian
Daftar Kantor di Kabupaten Tana Toraja:
1. Kantor as Daerah
2. Kantor Pelayanan terpadu
3. Kantor Polisi Pamong Praja Daerah
Daftar Badan di Kabupaten Tana Toraja:
1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Kependudukan dan Capil Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah
4. Badan Pelayanan Kesehatan
5. Badan Pengawas Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Kabupaten Toraja Utara
Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Caretaker Bupati Toraja Utara adalah Drs. Y.S Dalipang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 26 November 2008 di lapangan Bhakti Rantepao.
Bupati : Tautoto Tana Ranggina Sarongallo
Daftar Dinas Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara :
1. Dinas Pendapatan
2. Dinas Perikanan Dan Kelautan
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
6. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
8. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
9. Dinas Sosial
10. Dinas Peternakan
Daftar Badan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara :
1. Badan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara
3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Toraja Utara
4. Badan Kesbang Politik Dan Perlindungan Masyarakat Toraja Utara
Daftar Kantor Pemerintahan Kab. Toraja Utara :
1. Profil Kantor Perpustakaan dan Arsip Toraja Utara
2. Profil Kantor Ketahanan Pangan Toraja Utara
3. Profil Kantor Lingkungan Hidup Toraja Utara
21. Kabupaten Wajo
Kabupaten Wajo adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.056,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 400.000 jiwa.
Kabupaten Wajo dulunya terdiri dari 10 kecamatan, akan tetapi sejak tahun 2000 terjadi pemekaran hingga saat ini terdapat 14 kecamatan.
• Bupati : H. Dachlan maulana, SE, MS,
• Dinas-dinas ;
1. pengelolaan keuangan daerah (DPKD)
2. dinas pemuda, olahraga,kebudayaan dan pariwisata
3. dinas peternakan dan kesehatan hewan
4. dinas kesehatan masyarakat
5. dinas perhubungan
6. dinas pendidikan
• Badan-badan ;
1. badan perencanaan dan pembangunan daerah,
2. badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPND)
3. badan usaha atau koperasi
4. badan usaha milik daerah
5. badan pengawas daerah
• Kantor-kantor ;
1. kantor komisi pemilihan umum
2. kantor gubernur
3. kantor perpustakaan dan arsip daerah
4. kantor wilayah badan pertahanan nasional
5. kantor badan kepegawaian daerah
6. kantor panwaslu
22. Kota Makassar
Kota Makassar, kadang-kadang dieja Macassar, Mangkasar; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal Ujung Pandang) adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Makassar dikenal mempunyai Pantai Losari yang indah.
Kota ini tergolong besar dengan berbagai suku bangsa yang tinggal di kota ini. Di kota ini ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Kue Tori', Palubutung,Pisang Ijo, Sop Saudara, dan Sop Konro.
Makassar memiliki wilayah seluas 128,18 km² dan penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa.
Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Chinese, Jawa dan sebagainya.
Kota Makassar dibagi kepada 14 kecamatan dan 143 kelurahan.
• Bupati : Ilham Arief Sirajuddin
• Dinas-dinas ;
1. dinas pendidikan
2. dinas pekerjaan umum
3. dinas pertanian,peternakan dan holtikutura
4. dinas plhk
5. dinas pariwisata
6. dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
• Badan-badan ;
1. banwas
2. badan kesbangpol
3. badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
4. badan pusat statistik
5. badan legislatif kota
6. bappeda
7. badan meteorologi,klimatologi dan geofisika
• Kantor-kantor ;
• kantor walikota
• kantor suaka peninggalan sejarah
• kantor kependudukan dan catatan sipil
• kantor pertanahan
• kantor pelayanan administrasi perizinan
• kantor imigrasi
• kantor komisi yudisial
23. Kota Palopo
Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.
Pada awal berdirinya sebagai Kota Otonom, Palopo terdiri dari 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan, Kemudian Pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.
Kota ini memiliki luas wilayah 155,19 km² dan berpenduduk sebanyak 120.748 jiwa.
Kota Palopo ini dulunya bernama Ware, yang dikenal dalam Epik La Galigo. Nama "Palopo" ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, bersamaan dengan pembangunan mesjid Jami' Tua. Kata "Palopo" ini diambil dari dua kata bahasa Bugis-Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan ketan dan air gula merah dicampur. Arti yang kedua, dari kata Palo'po, yang artinya memasukkan pasak ke dalam tiang bangunan. Dua kata ini ada hubungannya dengan pembangunan dan penggunaan resmi mesjid Jami' Tua, yang dibangun pada tahun 1604.
• Bupati : P A tenriadjeng
• Dinas-dinas ;
1. dinas kehutanan dan perkebunan
2. dinas peternakan
3. dinas pendidikan
4. dinas tata ruang dan cipta karya
5. dinas koperindag
6. dinas tenaga kerja dan sosial
• Badan-badan ;
1. badan penanggulangan bencana daerah
2. badan kesbang dan linmas
3. badan pemberdayaan masyarakat
4. badan usaha pengelolaan persampahan
5. badan urusan rumah tangga
6. badan kepegawaian daerah
• Kantor-kantor ;
1. kantor DPRD
2. kantor KPUD
3. kantor pelayanan terpadu
4. kantor wali kota
5. kantor bendahara negara
6. kantor kementrian
7. kantor disdikpora
24. Kota Parepare
Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa.
Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.
Dengan luas 99.33 km2, Kota Parepare dibagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km2 atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan sembilan kelurahan, Kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km2 terdiri atas lima kelurahan, dan Kecamatan Soreang seluas 8,33 km2 dengan tujuh kelurahan.
• Bupati : Drs.H.M. zain katoe
• Dinas-dinas ;
1. dinas kebersihan kota
2. dinas pertambangan dan energi
3. dinas komunikasi informasi kebudayaan dan pariwisata
4. dinas peternakan
5. dinas pendidikan
6. dinas kesehatan
• Badan-badan ;
1. badan kepegawaian
2. badan lingkungan hidup
3. badan kesbangpol dan linmas
4. badan kepegawaian dan diklat
5. badan sapta mitra pantura
6. badan kepegawaian daerah
• Kantor-kantor ;
1. kantor pengadilan agama
2. kantor kementrian agama
3. kantor pelayanan pajak
4. kantor urusan agama
5. kantor pelayanan perizinan
6. kantor imigrasi
7. kantor pariwisata, seni dan budaya
Nama Kelompok 9 :
1. Endah Retnowati 070810542
2. Refida Ayu Meidini 070810549
3. Dera Sri Mega Putri Subekti 070810566
4. Bachtiar Rifa’i 070810728
5. Nuring Septyasa Laksana 070810734
Semoga Bermanfaat...
BalasHapus^.^ Dera An '08